Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang

Kumpulan Undang-Undang Kerajaan Sintang (selanjutnya disingkat UUKS) ini terdiri atas tiga naskah yang diurut secara kronologis. Pertama, naskah Raden Abdulrakhman Panji Negara, berjudul “Sejarah Kerajaan Sintang dan Perundang-undangan” (selanjutnya disebut naskah I); kedua, naskah koleksi Ade Muhammad Arief, “Undang-undang Adat Kerajaan Sintang” (selanjutnya disebut naskah II); ketiga, naskah salinan Syamsuddin Hasan, “Kumpulan Undang-undang Kerajaan Sintang” (selanjutnya disebutnaskah III).
Dari Kumpulan UUKS kita dapat mengetahui struktur pemerintahan Kerajaan Sintang, konstelasi penduduk, struktur dan/atau stratifikasi sosial sejak masuknya Islam sampai masa kemerdekaan.
Bagi pakar-pakar hukum adat Indonesia, UUKS akan menarik jika dilakukan kaji banding (komparasi) dengan hukum-hukum adat dari seluruh bekas-bekas kerajaan/kesultanan lain di Kalimantan. Tentu saja jika masih tersimpan arsip-arsip/dokumen-dokumennya. Sejauh yang saya ketahui sehubungan penelitian saya tentang Kalimantan selama ini, baru UUKS dan Undang-Undang Sultan Adam dari Banjarmasin—dua di antara kesultanan besar Islam di Kalimantan. Tidak kalah pentingnya, tentu saja hukum-hukum adat dari puluhan (kalau tidak ratusan) sub- etnis Dayak di seluruh Kalimantan. Salah satu di antaranya ialah sub- etnis Dayak Ketungau (Sintang)—Bangsa Serah. Saya yakin akan masih banyak yang belum terinventarisasi—mungkin lebih lengkap dari apa yang disebut Malinckrodt dalam dua jilid bukunya, Het Adatrecht van Borneo (1928).
Helius Sjamsuddin, pakar sejarah Kalimantan.